Gerakan Nasional Nontunai

Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dicanangkan pada 14 Agustus 2014 melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran nontunai lebih praktis, efisien, dan aman. Jika komunitas dan gaya hidup nontunai ini sudah meluas, maka beban bank sentral dalam mencetak serta mengendalikan peredaran uang di masyarakat akan berkurang.

Uang Elektronik

Demi mempermudah layanan keuangan nontunai bagi masyarakat, pemerintah telah mengenalkan dua tipe uang elektronik. Satu kartu berbasis chip (e-money), dan yang lainnya adalah uang elektronik terdaftar berbasis server dengan nomor telepon genggam. Dua jenis uang elektronik ini dibuat untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal, maupun yang telah menabung namun belum optimal memanfaatkan layanan keuangan lainnya.

Dalam peredaran uang elektronik, bank bekerja sama dengan agen Layanan Keuangan Digital. Lembaga Keuangan Digital adalah layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, menggunakan sarana dan teknologi berbasis mobile maupun web dalam rangka keuangan inklusif.

Perkembangan LKD di seluruh Indonesia sangat signifikan. Menurut catatan Bank Indonesia, saat ini ada 27 penerbit uang elektronik. Jumlah uang elektronik yang teregistrasi dengan nomor telepon seluler ada 1,25 juta kartu, sedangkan instrumen e-money mencapai 113,7 juta kartu. Akumulasi transaksi dengan uang elektronik ini senilai Rp8,76 triliun. Jumlah agen LKD yang tercatat sebanyak 195.605 agen.

Tren positif penggunaan uang elektronik nontunai ini diharapkan terus berlanjut. Sehingga, masyarakat menjadi terbiasa bertransaksi nontunai untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, mereka mulai menabung dan memanfaatkan layanan keuangan lainnya seperti kredit atau asuransi.

Implementasi GNNT

Gerakan Nasional Nontunai telah diimplementasikan pada sejumlah program yang diprakarsai pemerintah antara lain:

  • Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
    Gerakan nontunai diterapkan dalam semua proses pembayaran transaksi oleh pemerintah seperti pembayaran gaji, pajak, retribusi, dan lain-lain.
  • Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai
    Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui kerja sama dengan bank umum milik negara.
  • Ikut serta dalam proses pengembangan smart citydi beberapa kota besar di Indonesia.
  • Pembayaran di sektor transportasi, seperti: jalan tol, kereta komuter, bus Transjakarta, fasilitas parkir, dan lain-lain.

 

Smart City

Smart city adalah suatu konsep kota cerdas yang memberi rasa aman dan nyaman bagi warga, dengan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi kunci utama. Pada smart city, integrasi dan interoperabilitas sistem dan data pemerintahan maupun perorangan sangat diperlukan. Data kependudukan, transaksi, dan sejumlah data penting lain yang terkait  dikelola secara elektronik. Karena itu, uang elektronik menjadi salah satu kunci dalam Smart city, yang memudahkan masyarakat dengan transaksi lebih cepat, efisien dan aman.

Gerbang Pembayaran Nasional

Gerbang Pembayaran Nasional diluncurkan Bank Indonesia pada 4 Desember 2017 untuk meningkatkan interkoneksitas dan interoperabilitas dalam sistem pembayaran. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan nontunai secara lebih mudah dan murah di bank manapun, dengan instrumen dan kanal pembayaran apapun.  (*)

 

Informasi terkait:

Pokja 4: Pelayanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah

Comments are closed.