Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif

Dalam perspektif global, keuangan inklusif adalah kondisi di mana penduduk berusia minimal 15 tahun ke atas telah memiliki rekening tabungan atau uang elektronik terdaftar di lembaga keuangan formal. Hal yang paling mendasar dalam keuangan inklusif adalah adanya layanan keuangan formal yang menggapai seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan data Global Findex 2014, tingkat keuangan inklusif Indonesia sekitar 36%. Artinya, dari 100 penduduk dewasa di Indonesia, hanya 36 orang yang memiliki rekening tabungan atau terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Rendahnya angka keuangan inklusif ini dipicu oleh banyak hal, antara lain belum tersedianya layanan jasa keuangan formal secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, seringkali masyarakat enggan memanfaatkan layanan lembaga keuangan formal karena belum mendapatkan informasi yang tepat tentang kegunaannya.

Arti Penting Keuangan Inklusif

Menghadapi rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap layanan keuangan, perluasan dan pendalaman akses layanan keuangan perlu dilakukan. Sejumlah strategi keuangan inklusif mulai dari visi, misi, sasaran dan kebijakan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan di masyarakat.

Masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah, perlu mendapat pemahaman tentang pentingnya inklusi keuangan. Tanpa akses ke lembaga keuangan formal, mereka tidak memiliki rekam data nasabah, mengajukan pinjaman, atau mengasuransikan diri. Akibatnya, kelompok masyarakat itu lebih banyak bergantung pada lembaga nonformal yang memiliki banyak risiko. Padahal, dengan memiliki rekening di lembaga keuangan formal, masyarakat antara lain dapat:

  • Lebih mudah dalam bertransaksi ekonomi sehari-hari, seperti mengirim dan menerima uang di manapun ia berada.
  • Belajar mengatur  keuangan keluarga, menyimpan dan membelanjakan seperlunya
  • Mengajukan kredit mikro sehingga dapat mengembangkan usaha dan investasinya
  • Melindungi diri, keluarga, dan usahanya dari risiko bencana dengan asuransi

Manfaat dari inklusi keuangan itu tidak hanya dinikmati individu, tetapi juga untuk  menjalankan roda perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pemerintah menyadari, lembaga keuangan di Indonesia belum dapat  menjangkau dan melayani semua orang di seluruh wilayah karena investasinya cukup mahal. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi inovatif untuk mengatasi hambatan dalam inklusi keuangan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif, pemerintah berupaya meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, antara lain dengan mengembangkan teknologi dan memperluas jaringan agen untuk menjangkau semua orang dewasa yang belum tersentuh layanan keuangan formal, di tempat terpencil sekalipun.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu diatur dengan Perpres No 82/2016, dengan target angka keuangan inklusif mencapai 75% pada akhir tahun 2019. Dokumen SNKI itu merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara terpadu.

Secara umum, sasaran utama keuangan inklusif ini adalah

  • 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah, yang memiliki jangkauan ke layanan keuangan terbatas, atau tanpa akses sama sekali.
  • Pelaku usaha mikro dan wirausaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.
  • Masyarakat lintas kelompok seperti, pekerja migran, wanita, kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda. (*)

Informasi terkait:

  • Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016
  • Laku Pandai
  • Layanan Keuangan Digital
  • Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Comments are closed.