Regulasi

Keuangan Inklusif

  1. Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
  2. Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
  3. Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Layanan Keuangan Digital

  1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
  2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal
  5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tahun 2014 perihal Agen Layanan Keuangan Digital Individu
  6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
  7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan BI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
  8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Layanan Keuangan Tanpa Kantor

  1. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank
  2. Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif  

Penyaluran Bantuan Pemerintah (G2P)

  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih
  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertangungjawaban Dana Subsidi Pupuk
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaraan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih
  11. Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga
  12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Teknologi Keuangan

  1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial
  2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
  3. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
  4. Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
  5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  6. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem Pembayaran

  1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateaway)
  2. Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)
  3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
  6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro
  7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
  9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Pengelolaan Uang Rupiah
  10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
  11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
  12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
  13. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Asuransi Mikro

  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Perubahan atas Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Nomor 02/KPTS/SR.220/B/01/2017
  2. Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2017 tentang Produk Asuransi Mikro dan Pemasaran Produk Asuransi Mikro
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  5. Peraturan Menteri Peratnian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

Hak Properti Masyarakat

  1. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
  2. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek
  3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  5. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayanaan Intelektual Secara Elektronik
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /Pojk.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenko Nomor 8 Tahun 2015
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk KUR
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
  8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR
  9. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
  10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlindungan Konsumen

  1. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
  4. Perpres No 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
  5. Peraturan OJK No. 38 / POJK.03 / 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
  7. Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 2/SEDK.07/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
  8. Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
  9. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
  10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
  11. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
  13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lembaga Keuangan Mikro

  1. POJK Nomor 62​/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
  2. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Keuangan Mikro.
  3. Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013​