Keuangan Inklusif
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Layanan Keuangan Digital
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU tahun 2014 perihal Agen Layanan Keuangan Digital Individu
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan BI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
Layanan Keuangan Tanpa Kantor
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank
- Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
Penyaluran Bantuan Pemerintah (G2P)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertangungjawaban Dana Subsidi Pupuk
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaraan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih
- Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Teknologi Keuangan
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
- Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sistem Pembayaran
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateaway)
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Pengelolaan Uang Rupiah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Asuransi Mikro
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/PK.240/B/04/2017 tentang Perubahan atas Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Nomor 02/KPTS/SR.220/B/01/2017
- Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2017 tentang Produk Asuransi Mikro dan Pemasaran Produk Asuransi Mikro
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Peraturan Menteri Peratnian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian
Hak Properti Masyarakat
- Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayanaan Intelektual Secara Elektronik
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /Pojk.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenko Nomor 8 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk KUR
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Perlindungan Konsumen
- Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
- Perpres No 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
- Peraturan OJK No. 38 / POJK.03 / 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 2/SEDK.07/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
- Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Lembaga Keuangan Mikro
- POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013