Kegiatan utama yang akan dilakukan untuk mendukung program Sertifikasi Tanah adalah dengan peningkatan jumlah dan pengembangan kemampuan Profesi Juru Ukur dan Asisten Juru Ukur yang bersertifikat. Program ini didukung juga dengan peningkatan jumlah firma bersertifikat yang akan mengurus pengukuran tanah bersertifikat. Kegiatan sertifikasi tanah yang telah berlangsung adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) akan terus ditingkatkan.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah  pembebasan biaya pada pengurusan sertifikasi lahan bagi pembawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ini sejalan dengan dengan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019. Menurut Rencana Strategis ini, cakupan bidang tanah bersertifikat akan diperbesar. Pemerintah menargetkan penerbitan 5 juta sertifikat tanah tahun ini sebagai bentuk reformasi agraria dan distribusi aset. Sertifikat ini diharapkan menggerakkan roda perekonomian lokal sekaligus meningkatkan keuangan inklusif nasional.

Saat ini, baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat dari 126 juta bidang tanah yang ada. Pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 7 juta di 2018, dan 9 juta di 2019. Keterbatasan juru ukur merupakan salah satu kendala yang memicu minimnya sertifikasi lahan ini. Pemerintah berusaha menambah juru ukur, baik dari PNS maupun jalur alih daya. Peningkatan ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan membuat masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kegiatan produktif seperti jaminan usaha dan modal kerja.

Comments are closed.