Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Strategi Nasional Keungan Inklusif

Inisiatif penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimulai pada tahun 2012 dan selesai pada 2014. Dokumen ini kemudian direvisi pada tahun 2015, sesuai dengan arahan kebijakan Jokowi-JK sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tujuannya juga untuk meningkatkan integrasi program inklusi keuangan yang telah berkembang pesat setelah tahun 2012.

Implementasi SNKI dengan lembaga-lembaga maupun instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan persentase populasi orang dewasa yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Untuk memperkuat lembaga inklusi keuangan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI pada tanggal 1 September 2016 dan diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 18 November 2016.

Target utama dari keuangan inklusif adalah menyediakan akses layanan keuangan, sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yang merupakan penjabaran butir ketujuh Nawa Cita, yaitu ‘mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik’.

Untuk memastikan pencapaian target utama keuangan inklusif, diperlukan sejumlah indikator. Indikator ini sebagai pedoman untuk:

  1. Menetapkan tolok ukur pengembangan program keuangan inklusif;
  2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program keuangan inklusif; dan
  3. Memantau pencapaian program keuangan inklusif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, indikator keuangan inklusif dikelompokkan dalam tiga jenis dimensi sebagai berikut:

  1. Akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya, yang diukur dengan indikator:
  • Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 penduduk dewasa.
  • Jumlah mesin ATM/EDC/MobilePOS lainnya per 1.000 penduduk dewasa.
  • Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 penduduk dewasa.
  1. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, yang diukur dengan indikator:
  • Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk;
  • Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa;
  • Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registered) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD);
  • Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal;
  • Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa;
  • Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat; dan
  • Jumlah penerima bantuan  sosial  yang  disalurkan  secara nontunai.
  1. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diukur dengan indikator:
  • Indeks literasi keuangan;
  • Jumlah pengaduan layanan keuangan; dan
  • Persentase penyelesaian layanan pengaduan.

Keungan Inklusif

Kebijakan keuangan inklusif terdiri dari pilar, fondasi dan indikator Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Untuk mencapai strategi ini, dilakukan koordinasi antara kementerian/lembaga atau instansi terkait. Lima pilar SNKI ialah sebagai berikut:

  1. Pilar Edukasi Keuangan
    Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang fitur, manfaat dan risiko, biaya, serta hak dan kewajiban dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Dengan demikian keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan.
  1. Pilar Hak Properti Masyarakat
    Masyarakat wajib menyadari pentingnya hak properti. Sebab, hak properti masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk membuka dan meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
  1. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan
    Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, demi memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
  1. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah
    Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai.
  1. Pilar Perlindungan Konsumen
    Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat ketika berinteraksi dengan lembaga keuangan.

 

Kelima pilar SNKI harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:

  1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif
    Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas/regulator.
  1. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung
    Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan kerancuan informasi, yang dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan keuangan.
  1. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif
    Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu menyatukan mereka dalam berbagai kegiatan.

Comments are closed.