Referensi
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
GPN mengintegrasikan seluruh sistem pembayaran elektronik nasional. Interkoneksitas dan interoperabilitas sistem pembayaran melalui GPN menjadikan transaksi keuangan lebih mudah, aman, dan efisien.
Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)
LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan melalui agen LAKU PANDAI dengan dukungan teknologi informasi.
Layanan Keuangan Digital (LKD)
Layanan Keuangan Digital (LKD) bertujuan untuk membantu masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan sarana teknologi yang mudah, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017
Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017
Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016
Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
Perjalanan Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 dan diluncurkan pada 18 November 2016 di Istana Negara.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif