Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Pokja I : Edukasi Keuangan

Susunan keanggotaan Pokja Edukasi Keuangan terdiri dari:

Ketua : Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan;

Wakil Ketua : Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia;
Anggota :

1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Sekretaris Utama, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
13. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pokja Edukasi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

Pokja II : Hak Properti Masyarakat

Anggota Pokja Hak Properti Masyarakat terdiri dari:

Ketua : Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pariwisata;
5. Direktur Jenderal Perekebunan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama;
16. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
18. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia;
19. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia;
20. Kepala Departemen Pengawasan Bank 1, Otoritas Jasa Keuangan.

Pokja Hak Properti Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

Pokja III :  Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Anggota Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan terdiri dari:

Ketua  : Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;\

Wakil Ketua : Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan;

Anggota :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
3. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Deputi Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1B, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B, Otoritas Jasa Keuangan;
12. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
13. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
14. Kepala Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan;
15. Kepala Group Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan.

Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

Pokja IV : Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Anggota Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah terdiri dari:

Ketua : Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Anggota :

1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
5. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Sekretaris Kementerian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian;
16. Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
17. Deputi Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden;
18. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif, Sekretariat Wakil Presiden/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:

Pokja V : Perlindungan Konsumen

Anggota Pokja Perlindungan Konsumen terdiri dari:

Ketua : Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan;

Wakil Ketua : Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia;

Anggota:

1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
5. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pokja Perlindungan Konsumen mempunyai tugas sebagai berikut:

Pokja VI : Kebijakan dan Regulasi

Anggota Pokja Kebijakan dan Regulasi terdiri dari:

Ketua : Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Anggota:

1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kepala Departemen Hukum, Bank Indonesia;
6. Kepala Departemen Hukum, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Kepala Group Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.

Pokja Kebijakan dan Regulasi mempunyai tugas sebagai berikut:

Pokja VII : Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Anggota Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan terdiri dari:

Ketua : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Kepala Departemen Statistik, Bank Indonesia;
7. Kepala Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Bank Indonesia;
8. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Kepala Group Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik.

Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

Sekretariat

Anggota Sekretariat terdiri dari:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota:

1. Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Asisten Deputi Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Kepala Group Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia;
10. Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut: