Kajian
Policy Brief: Rekening Untuk Semua, Manfaat Untuk Siapa? Menakar Ulang Rencana Pembukaan Rekening Bank bagi Seluruh Masyarakat
Tim Penulis: Nony Nurbasith, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Eko Setyawan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Unduh: Policy Brief: Rekening
Policy Brief: Menajamkan Intervensi Program Literasi Keuangan yang Lebih Tepat Sasaran
Tim Penulis: Nony Nurbasith, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ida Austriana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Unduh: Policy Brief:
Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran
Unduh: Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran
Policy Brief: Rekomendasi Aksi dan Kebijakan untuk Pemanfaatan Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin di Sektor Keuangan
Tim Penulis: Nony Nurbasith, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Vitasari Anggraeni, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara,
Policy Brief: Peningkatan Tabungan Haji dan Umrah Muda Dalam Percepatan Keuangan Inklusif
Penulis: Adhitya Ginanjar, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mendapatkan kuota haji pada tahun 2023 sebesar 221 ribu jamaah ditambah dengan 8000 kuota
Paper: Measuring Financial Inclusion in Indonesia: Asserting the Role of Digital Financial Services
Authors: Sugeng Triwibowo (Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Nony Nurbasith (Analis Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Selected Paper
Policy Brief: Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pemerataan Ekonomi
Penulis: Eko Setyawan, Analis Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Saat ini, inklusi keuangan telah menjadi agenda penting di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam Strategi
Policy Paper: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Unit Usaha Pondok Pesantren untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan
Pemerintah mendorong percepatan inklusi keuangan melalui rilis dokumen perencanaan jangka menengah nasional yang disusun dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Laporan Analisis: Upaya Peningkatan Akses Perempuan Terhadap Layanan Keuangan Formal
Tim Penulis: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan UNDP Inklusi keuangan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam keuangan yang inklusif, semua pemangku kepentingan
Policy Brief: Identifikasi Tantangan dan Peluang Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah
Tim Penulis: Susiyanti (Tenaga Ahli Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Eko Setyawan (Analis Perekonomian, Kementerian Koordinator