Perluasan dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal menjadi prioritas Pemerintah seperti termuat dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan dibentuknya Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sejak 2016. DNKI mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang kini sangat mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang cepat. Sekurang-kurangnya 76,19% penduduk dewasa di Indonesia telah terinklusi secara keuangan pada 2019, melampaui target SNKI.
Ragam kebijakan DNKI bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.
Pengembangan ekosistem layanan keuangan digital berbasis internet dan digitalisasi bansos yang telah berjalan selama tiga tahun ialah sebagian dari sejumlah kebijakan dimaksud. “Dengan adanya pandemi ini, transformasi digital menjadi suatu keharusan”, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKI di kantornya pada Selasa (30/6).
Adapun kebijakan terkait lainnya ialah edukasi keuangan, peningkatan kepemilikan tabungan, transformasi subsidi nontunai, perluasan infrastruktur dan teknologi keuangan, serta perluasan akses permodalan UMKM.
Kesadaran masyarakat untuk memiliki rekening tabungan dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terus meningkat; sekurang-kurangnya 38,03% penduduk dewasa di Indonesia telah terliterasi soal keuangan, menurut hasil Survei Nasional Literasi Keuangan 2019. Bahkan agar masyarakat memanfaatkan rekeningnya lebih maksimal untuk mengelola keuangannya, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, perbankan, perusahaan tekfin, dan lainnya giat menjalankan beragam program edukasi secara daring.
Penyaluran bansos langsung ke rekening tabungan penerima terus diintensifkan. Sebesar 55,7% penduduk dewasa di Indonesia telah memiliki setidaknya satu akun di lembaga keuangan formal, berdasarkan hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan 2018. Dari 2016 hingga 2018, kepemilikan rekening di kalangan wanita, penduduk berpendapatan di bawah garis kemiskinan, dan penduduk pedesaan di Indonesia bahkan tumbuh lebih cepat dibandingkan pria, penduduk berpendapatan di atas garis kemiskinan, dan penduduk perkotaan.
Sebanyak 70.670 desa dan kelurahan di Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G, berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin (22/6). Pembangunan jaringan untuk menggenapkan 85% desa dan kelurahan yang telah terlayani 4G dilakukan paralel bersama pemanfaatan QRIS (standar kode QR Indonesia) oleh 3,64 juta UMKM, koperasi, pasar dan merchant lainnya, merujuk kepada data Bank Indonesia pada 12 Juni 2020.
Pertumbuhan jumlah pengguna uang elektronik seluler sangat pesat, meningkat dari kurang dari satu persen orang dewasa di 2016, menjadi 4,7% pada 2018.
Pelaku usaha yang menerapkan transaksi nontunai mendapat insentif dari Bank Indonesia berupa pembebasan biaya transaksi QRIS. Selain potensi penjualan yang lebih aktif, seiring animo masyarakat untuk bertransaksi secara nontunai kian tinggi, mereka juga dapat menjangkau segmen yang lebih luas karena mendapat kemudahan untuk berjualan di berbagai platform e-commerce yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Sehingga, aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan seperti biasanya tanpa harus melakukan kontak fisik.
Lebih jauh, UMKM dapat memanfaatkan kemudahan pembiayaan dalam bentuk penundaan angsuran, subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Seluruh fasilitas ini adalah bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dianggarkan sebesar Rp607,65 triliun agar daya beli terjaga dan akhirnya mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.
Program PEN tersebut terdiri dari anggaran perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, serta sektoral kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun.
Keringanan yang dimungkinkan dari program PEN telah dimanfaatkan cukup signifikan oleh para debitur KUR. Berdasarkan data akhir Mei 2020 yang disampaikan 14 penyalur KUR, sebanyak 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp46,1 triliun telah mendapat tambahan subsidi bunga, 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp40,7 triliun telah menerima penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan, dan 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39,9 triliun telah menerima perpanjangan jangka waktu.
Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak Rp400 miliar telah disalurkan kepada PT Pegadaian (Persero) untuk tahap pertama dari total penyaluran senilai Rp1,2 triliun, berdasarkan data Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan pada 25 Juni 2020.
Nasabah PT PNM (Permodalan Nasional Madani) juga merasakan restrukturisasi pembiayaan. Sampai 31 Mei 2020, jumlah baki debet yang telah berpartisipasi pada program restruksturisasi adalah sebesar Rp8,21 triliun dari total baki debet senilai Rp 16,83 triliun. Adapun 3,57 juta nasabah Mekaar 14.125 nasabah ULaMM telah mendapat persetujuan restrukturisasi.
Penulis: Aisyah Novanarima
Comments are closed.