Jakarta, 22 Agustus 2024 – Selama satu dekade terakhir, tingkat inklusi keuangan nasional terus mengalami peningkatan dan ditargetkan mencapai 90% pada akhir tahun 2024. Sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antar anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) serta untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi seluruh anggota DNKI, pelaku industri keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam sinergi yang terarah di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Harian DNKI, dalam acara peluncuran GENCARKAN di Jakarta, Kamis (22/08).
Melalui DNKI, berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan telah dilaksanakan. Pada tahun 2023, program edukasi keuangan berhasil menjangkau lebih dari 10 juta peserta. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah berjalan dan sejak 2015 berhasil mencatat sekitar 58 juta rekening atau mencakup 86% dari total pelajar di Indonesia.
Program pemberdayaan aset tidak berwujud juga berperan dalam mempermudah masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal. Selain itu, inovasi dalam sistem pembayaran seperti penggunaan QRIS kini telah mencapai lebih dari 45 juta pengguna, sementara uang elektronik telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta orang.
“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech telah berkontribusi dalam memperluas akses ke layanan keuangan formal, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses layanan keuangan akibat faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, kendala administratif, atau biaya yang tinggi,” kata Menko Airlangga.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non-tunai atau melalui e-wallet juga turut mendukung peningkatan inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menjangkau 9,16 juta KPM, program Prakerja yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 18 juta peserta, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mendukung lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp449 triliun. Selain itu, Kartu Tani telah diberikan kepada 10,69 juta petani, KIP Kuliah kepada 666,7 ribu mahasiswa, serta BOS Non-Tunai dan berbagai inisiatif transaksi non-tunai lainnya yang memperkuat akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tahun depan, survei dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup tidak hanya produk keuangan yang berada di bawah OJK, tetapi juga program-program pemerintah lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memperluas akses jasa keuangan melalui berbagai layanan dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya,” tambah Menko Airlangga.
Selain itu, perlindungan konsumen serta regulasi dan kebijakan pendukung terus diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan keuangan yang berkualitas. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, seperti kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan yang perlu diatasi.
Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan simbolis program inklusi keuangan, termasuk KEJAR, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), serta Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian/Peternakan (K/PSP) kepada para penerima dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMK. Selain itu, penghargaan terkait literasi dan inklusi keuangan diberikan kepada institusi perbankan serta pemerintah daerah terbaik.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Anggota DPR RI Indah Kurniawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK seperti Mirza Adityaswara, Inarno Djajadi, Agusman, dan Friderica Widyasari. Turut hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan.
Comments are closed.