Jakarta – Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. Achmad Choesni, hari ini (11/1) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bank Dunia untuk membahas bantuan sosial. Rakor ini membahas paparan dari World Bank yang berjudul, “Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia”. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan Kemenko PMK, yang merupakan inti dari pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP).
“Kita akan melihat best practice dari negara lain, mana yang lebih baik pelaksanaannya kita akan belajar dan mengadopsi untuk di terapkan,” tutur Choesni.
Kemenko PMK membahas bantuan sosial dengan Bank Dunia.
FOTO : Dok.Kemenko PMK
Paparan Bank Dunia menunjukkan menunjukkan integrasi program bantuan sosial yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Capaian terkini sektor ini antara lain promosi keuangan inklusif melalui sistem pembayaran non tunai berbasis ‘kartu kombo’ tunggal; alokasi ulang subsidi bahan bakar untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan; dan perluasan program bantuan tunai bersyarat. Perluasan program yang disebut Program Keluarga Harapan ini ditargetkan menjangkau 10 juta keluarga termiskin di Indonesia, sementara perluasan program bantuan pangan non tunai juga ditujukan kepada 10 juta keluarga .
Laporan Bank Dunia juga merekomendasikan sistem pembaruan dua arah untuk memperbaiki sistem penentuan target sasaran. Yakni, dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program; serta dari informasi berbasis program menjadi basis data. Perencanaan program juga dapat ditingkatkan, untuk memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perancangan program dan lebih menerapkan implementasi berbasis bukti.
Berbagi informasi dengan Bank Dunia, terang Choesni, sangat bagus dan memberikan pengalaman yang baru bagi Indonesia. Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan tetap berada ditangan pemerintah Indonesia. “Keputusan tetap di tangan pemerintah Indonesia, karena pemerintah pasti tau mana kebijakan yang paling bagus untuk diterapkan di Indonesia,” tegasnya.
Rakor yang diselenggarakan di Ruang Rapat lantai 7 Kantor Kemenko PMK, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015, Ghafur Akbar Dharma Putra, Staf Ahli Bidang Kependudukan, Sonny Harry Budiutomo, Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif, Sidqy Lego, para Pejabat Eselon II dan pegawai lainnya di Kemenko PMK. *
Sumber : kemenkopmk.go.id
Comments are closed.