30 Januari 2025 – Peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian Indonesia tercermin dari kontribusinya yang mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta kemampuannya menyerap hampir 97% tenaga kerja. Hingga saat ini, jumlah UMKM di Indonesia telah melampaui 64 juta unit usaha.
Kontribusi UMKM dalam ekspor nasional mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor, dan Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkannya. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor hingga sekitar 9% dalam lima tahun ke depan, memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam 100 hari pertama telah dilakukan kebijakan penghapusan utang dan penghapusan tagihan sebagai bentuk dukungan kepada UMKM. Dari pemantauan, jumlah penghapusan tagihan terbesar dilakukan oleh Bank BRI. Ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah dalam mendukung pelaku usaha kecil,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025 di Kabupaten Tangerang, Kamis (30/1).
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi UMKM yang mengajukan kredit investasi, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, dan furnitur. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga UMKM dapat lebih berdaya saing di pasar ekspor.
Selain mendorong ekspor, Pemerintah juga fokus pada penguatan inklusi keuangan sebagai elemen krusial dalam pemberdayaan UMKM. Akses terhadap layanan keuangan formal akan memastikan UMKM memperoleh modal yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga mampu berkembang dan meningkatkan produktivitas. Saat ini, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 88,7%, dan peningkatan lebih lanjut menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
“Saya mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook yang melibatkan lebih dari seribu UMKM. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengurangi kemiskinan,” tambah Menko Airlangga.
Sebagai bentuk dukungan terhadap ekspor UMKM, Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional, yang juga memberikan perhatian khusus bagi UMKM. Selain itu, Pemerintah juga mendukung akses pembiayaan melalui program seperti Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta PNM Mekaar dan PNM Ulaam.
Di sisi lain, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) mendapatkan penugasan khusus untuk menyediakan kebutuhan modal kerja bagi UMKM yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga memfasilitasi program penjaminan dan asuransi, serta memberikan insentif berupa Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), seperti pembebasan PPN dan PPN impor bagi UMKM yang berfokus pada ekspor.
Selain itu, untuk memperkuat akses UMKM terhadap layanan keuangan formal, Pemerintah telah mengimplementasikan program pemberdayaan aset tidak berwujud, seperti sertifikasi tanah, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal. Langkah ini memungkinkan UMKM memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan guna memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal.
Sejumlah program lain juga telah dicanangkan, seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk-produk UMKM di dalam negeri. Program ini diharapkan semakin mendorong pertumbuhan sektor UMKM menjelang Hari Raya Idul Fitri dan momentum belanja lainnya.
“Saya berharap UMKM dapat terus berkembang. Kami akan meminta BRI untuk membina 20 UMK terbaik agar bisa naik kelas menjadi usaha menengah yang tangguh. Targetnya, setiap tahun ada minimal 20 UMKM yang dapat melakukan transformasi bisnis ke level yang lebih tinggi,” ujar Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Perdagangan, Dubes RI untuk Singapura, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, CEO BRI Group beserta jajaran, Chief Economist ADB, Head of Regional Client Services Women’s World Banking, serta penerima Nobel Ekonomi, Paul Romer.
Comments are closed.