Pokja 7: Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan memiliki peranan penting dalam memperluas cakupan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur keuangan dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kuat, aman, efisien serta memiliki jangkauan luas,  akan  sangat  efektif  dalam  penyediaan  produk  serta layanan jasa keuangan yang lebih merata.

Infrastruktur  tambahan juga perlu  dirancang lalu dioperasikan secara efektif untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan. Sebab, memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada penyelenggara jasa keuangan sangat penting untuk mengurangi   kesimpangsiuran informasi.   Infrastruktur yang perlu dirancang sebaik-baiknya untuk memberika informasi yang tepat kepada pihak yang berkepentingan antara lain   infrastruktur identitas  (NIK),  sistem  pelaporan  kredit  (SID,  SLIK,  SIKP)  dan berbagai platform penyediaan data lainnya.

Interoperabilitas akses dan penggunaan infrastruktur  pendukung  sistem  pembayaran  (seperti  ATM,  EDC, uang elektronik, Mobile-POS) perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi (mengurangi biaya penyediaan), serta penyediaan akses fisik yang lebih luas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini guna memaksimalkan potensi manfaat positif yang diperoleh dari kepemilikan produk jasa keuangan.

Memasuki era digitalisasi saat ini, infrastruktur dan teknologi menjadi hal yang sangat mendasar dalam mendukung proses percepatan inklusi keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan menyusun Rencana Aksi tahun 2017 yang dimulai dengan identifikasi, inventarisasi, serta verifikasi lapangan infrastruktur TIK. Tahap selanjutnya adalah penyusunan roadmap terkait dukungan infrastruktur TIK terhadap inklusi keuangan.  Harapannya, pada akhir 2017, roadmap sudah dapat digunakan sebagai dasar pengembangan infrastruktur di tahun berikutnya. Dengan perluasan cakupan infrastruktur TIK, akan berdampak baik bagi akses  dan penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (*)