Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Peluncuran SNKI oleh Presiden Joko Widodo menjadi tanda mulainya percepatan menuju keuangan inklusif 75%. Beliau didampingi oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, dan Ketua DK OJK, Muliaman D Hadad (18/11/16). (Foto:Setkab)

Pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Posisi indeks keuangan inklusif Indonesia yang hanya 36% pada tahun 2014 cukup tertinggal dibandingkan beberapa negara di ASEAN, seperti Thailand 78%, Malaysia 81%, meski lebih besar dari Filipina dan Vietnam yang masing-masing 31%.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif tidak hanya membuka akses keuangan tetapi juga memiliki fungsi dan tugas lainnya.

Fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah:

  • Pedoman bagi Menteri dan Pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
  • Pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas Dewan Nasional Keuangan Inklusif adalah:

  • Untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan SNKI, Dewan Nasional Keuangan Inklusif dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
  • Mengatur langkah dan kebijakan dalam penyelesaian masalah dan hambatan dalam implementasi SNKI.
  • Memantau dan mengevaluasi  implementasi SNKI.

 

STRUKTUR KELEMBAGAAN

DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Berdasarkan  Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 93 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Dewan Nasional dibantu Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Kelompok Kerja Tersebut terdiri dari:

  1. Pokja Edukasi Keuangan;
  2. Pokja Hak Properti Masyarakat;
  3. Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan;
  4. Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;
  5. Pokja Perlindungan Konsumen;
  6. Pokja Kebijakan dan Regulasi; dan
  7. Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.
  8. Sekretariat

Pokja I

Pokja I : Edukasi Keuangan

Susunan keanggotaan Pokja Edukasi Keuangan terdiri dari:
Ketua : Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan;
Wakil Ketua : Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Bank Indonesia;
Anggota :

  1. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  5. Direktur Jenderal  Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
  6. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  7. Direktur Jenderal Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
  8. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  9. Deputi Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Pokja Edukasi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rencana kegiatan tahunan Pokja Edukasi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  • menyusun indikator capaian target tahunan Pokja Edukasi Keuangan yang terukur;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan Pokja Edukasi Keuangan yang telah ditetapkan;
  • menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengembangan edukasi keuangan;
  • melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Pokja Edukasi Keuangan;
  • melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan Pokja Edukasi Keuangan;
  • menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretariat; dan
  • melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Pokja II

Pokja II : Hak Properti Masyarakat

Anggota Pokja Hak Properti Masyarakat terdiri dari:

Ketua : Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota:

  1. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  2. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Kepala Departemen Pengembangan UMKM, Bank Indonesia;
  4. Kepala Departemen Pengawasan Bank 1, Otoritas Jasa Keuangan;
  5. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
  6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
  7. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
  9. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, Badan Ekonomi Kreatif;
  10. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pokja Hak Properti Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rencana kegiatan tahunan Pokja Hak Properti Masyarakat yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  • menyusun indikator capaian target tahunan Pokja Hak Properti Masyarakat yang terukur;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan Pokja Hak Properti Masyarakat yang telah ditetapkan;
  • menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengembangan hak properti masyarakat;
  • melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Pokja Hak Properti Masyarakat; dan
  • melakukan koordinasi terkait pelaksanan kebijakan  Pokja Hak Properti Masyarakat.

Pokja III

Pokja III :  Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Anggota Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan terdiri dari:

Ketua  : Direktur Eksekutif Departemen Operasional, Treasuri dan Pinjaman, Bank Indonesia;
Wakil Ketua : Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan;
Anggota :

  1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
  2. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
  5. Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
  7. Deputi Akses Permodalan, Badan Ekonomi Kreatif.

Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rencana kegiatan tahunan Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  • menyusun indikator capaian target tahunan Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan yang terukur;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan yang telah ditetapkan;
  • menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengembangan Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan;
  • melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan;
  • melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan;
  • menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretariat; dan
  • melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Pokja IV

Pokja IV : Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Anggota Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah terdiri dari:
Ketua : Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Anggota :

  1. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
  5. Direktur Jenderal  Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  7. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  8. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  9. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  10. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Kementerian  Badan Usaha Milik Negara;
  11. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  12. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis, Kantor Staf Presiden;
  13. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif, Sekretariat Wakil Presiden/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  14. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  15. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  16. Deputi Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rencana kegiatan tahunan Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  • menyusun indikator capaian target tahunan Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah yang terukur;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah yang telah ditetapkan;
  • menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengembangan pelayanan keuangan pada sektor pemerintah;
  • melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;
  • melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;
  • menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretariat; dan
  • melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Pokja V

Pokja V : Perlindungan Konsumen

Anggota Pokja Perlindungan Konsumen terdiri dari:

Ketua : Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan; Wakil Ketua : Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;

Anggota:

  1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  3. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
  4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  6. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pokja Perlindungan Konsumen mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rencana kegiatan tahunan Pokja Perlindungan Konsumen yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  • menyusun indikator capaian target tahunan Pokja Perlindungan Konsumen yang terukur;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan Pokja Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan;
  • menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengembangan Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan;
  • melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Pokja Perlindungan Konsumen;
  • melakukan koordinasi terkait pelaksanan kebijakan Pokja Perlindungan Konsumen;
  • menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretariat; dan
  • melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Pokja VI

Pokja VI : Kebijakan dan Regulasi

Anggota Pokja Kebijakan dan Regulasi terdiri dari:
Ketua : Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota:

  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  2. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
  3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas;
  4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
  6. Direktur Eksekutif Departemen Hukum, Bank Indonesia;
  7. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum dan Kemananan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pokja Kebijakan dan Regulasi mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rencana kerja tahunan Pokja Kebijakan dan Regulasi yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  • menyusun indikator capaian target tahunan Pokja Kebijakan dan Regulasi yang terukur;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan Pokja Kebijakan dan Regulasi yang telah ditetapkan;
  • menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengembangan kebijakan dan regulasi;
  • melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi keuangan inklusif;
  • melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Pokja Kebijakan dan Regulasi;
  • melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan anggota Pokja Kebijakan dan Regulasi;
  • menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretariat; dan
  • melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Pokja VII

Pokja VII : Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Anggota Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan terdiri dari:
Ketua : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota:

  1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
  2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
  3. Direktur Eksekutif Departemen Statistik, Bank Indonesia;
  4. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Bank Indonesia;
  5. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Kepala Departemen Kebijakan Strategis, Otoritas Jasa Keuangan;
  7. Deputi Bidang Statistik Produksi,  Badan Pusat Statistik.

Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menyusun rencana kegiatan tahunan Pokja Infrasruktur dan Teknologi Informasi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional;
  • menyusun indikator capaian target tahunan Pokja Infrasruktur dan Teknologi Informasi Keuangan yang terukur;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan Pokja Infrasruktur dan Teknologi Informasi Keuangan yang telah ditetapkan;
  • menyusun usulan rekomendasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi keuangan;
  • melakukan sosialisasi terkait program dan capaian Pokja Infrasruktur dan Teknologi Informasi Keuangan;
  • melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Infrasruktur dan Teknologi Informasi Keuangan;
  • menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretariat; dan
  • melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Sekretariat

Sekretariat

Anggota Sekretariat terdiri dari:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota:

  1. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Asisten Deputi Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  4. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  5. Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  6. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  8. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  9. Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
  10. Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

  • menetapkan target dan indikator keuangan inklusif yang disepakati oleh seluruh pokja yang dituangkan dalam surat keputusan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat;
  • menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan;
  • melakukan monitoring capaian target tahunan keuangan inklusif  yang telah ditetapkan;
  • melakukan koordinasi dengan Pokja;
  • melakukan sosialisasi terabit program dan capaian Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
  • menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian; dan
  • melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Comments are closed.