Digitalisasi Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Dukung Keuangan Inklusif

Program fuel switching atau konversi sumber bahan bakar dari minyak tanah menjadi LPG yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2007 telah berjalan dengan sukses. Penurunan penggunaan minyak tanah berhasil membuka jalan bagi LPG 3 kg untuk menjadi sumber energi bagi rumah tangga dan usaha masyarakat. Dalam empat tahun ke belakang, pemerintah kerap meningkatkan anggaran subsidi serta volume LPG 3 kg. Angka ini bahkan telah mencapai Rp69 triliun – Rp73 triliun untuk tahun 2019.

Permintaan pasar terhadap LPG 3 kg yang terus meningkat ternyata tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan persediaan LPG diprediksikan stagnan, sementara permintaan diperkirakan meningkat sebesar 23%. Oleh karena itu, perubahan kebijakan subsidi LPG harus dikaji dengan hati-hati; mengikuti hukum ekonomi dasar, permintaan yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan peningkatan harga barang. Jika pemerintah menghapuskan subsidi LPG sepenuhnya, inflasi diprediksikan akan meningkat sebesar 1,68%.

Terlebih lagi, subsidi LPG 3 kg masih dinilai belum tepat sasaran; mayoritas penerima jenis subsidi ini berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas, sedangkan 30% masyarakat termiskin hanya menerima 25% dari total subsidi. Perbaikan akurasi penyaluran subsidi LPG ini berpotensi meningkatkan efisiensi APBN dan menghemat sebesar Rp60 triliun.

Pembelajaran dari India
Tantangan-tantangan yang sedang dihadapi Indonesia juga pernah dialami oleh India. Sebelum reformasi kebijakan energi, 20% masyarakat terkaya di India menikmati enam kali lebih banyak subsidi daripada kelompok 20% termiskin. Masyarakat di area perkotaan, serta pemilik bisnis komersial juga lebih banyak menikmati subsidi LPG daripada di daerah pedesaan. Pada akhirnya, kelompok yang membutuhkan harus menunggu lama untuk menerima LPG dan bahkan dipaksa untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Proses reformasi kebijakan energi India berlangsung selama 10 tahun dimulai sejak tahun 2007. Rangkaian upaya reformasi mencakup integrasi database, verifikasi penerima manfaat, peluncuran portal transparan, perbaikan dan digitalisasi pelayanan, hingga kampanye sosial untuk mengurangi penggunaan subsidi oleh kelas menengah. Segala upaya tersebut telah berhasil meningkatkan efisiensi anggaran, sehingga pemerintah dapat melakukan redistribusi tabungan bagi rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.

Salah satu bentuk reformasi yang paling signifikan adalah pemberlakuan Direct Benefit Transfer (DBT) dari pemerintah ke penerima manfaat (Government to Person atau G2P) sejak tahun 2013. Program ini adalah suatu inisiatif yang menggunakan teknologi informasi untuk mendesain ulang sistem penyampaian manfaat dengan tujuan mengurangi penundaan pembayaran, meningkatkan akurasi penargetan, serta mengurangi penipuan dan data duplikat. Dengan inisiatif ini juga, penyaluan bantuan secara digital tidak terbatas pada bantuan tunai, melainkan juga bantuan in-kind.

Uji Coba Digitalisasi di Indonesia
Mengikuti jejak India, pemerintah Indonesia juga sedang melakukan uji coba penyaluran bantuan LPG 3 kg yang memanfaatkan teknologi informasi. Pilot project yang dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota ini menggunakan 3 jenis teknologi, yaitu e-voucher berbasis sms, NIK dengan biometrik sidik jari, dan biometrik pengenalan wajah.

 

Sumber: TNP2K

 

Terdapat beberapa langkah dalam menjalankan proses uji coba, antara lain penyiapan, sosialisasi dan edukasi, pendaftaran, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan. Sebuah sistem dashboard juga sedang dipersiapkan untuk memudahkan proses monitoring setiap langkah pelaksanaan. Bank-bank milik negara (Himbara) juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga teknologi finansial yang memfasilitasi beberapa metode transaksi. Pada akhirnya, pemerintah akan memilih metode terbaik yang akan diimplementasikan secara nasional.

Salah satu daerah yang menjadi lokasi uji coba adalah wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam pelaksannya, Himbara yang terlibat adalah Bank BNI. Proyek ini juga menggandeng mitra tekfin Duithape, yang menyediakan platform bagi individu-individu untuk menerima dan mengirim uang hanya dengan telepon genggam.

Digitalisasi dan Keuangan Inklusif
Bardasarkan Peraturan Presiden no. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai merupakan salah satu bentuk aksi peningkatan keuangan inklusif melalui pelayanan keuangan pada sektor pemerintah.

Selain untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, transparansi, keamanan, dan fleksibilitas, penyaluran bantuan sosial—pada kasus ini bantuan pangan—juga berperan penting dalam meningkatkan keuangan inklusif, terutama bagi kelompok miskin yang memiliki akses fasilitas keuangan yang terbatas.

Teknologi finansial yang telah dicanangkan pemerintah seperti e-voucher yang hanya memerlukan jaringan seluler akan meruntuhkan hambatan-hambatan fisik yang sebelumnya mempersulit akses bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan memberikan sistem bantuan sosial yang aksesibel bagi semua lapisan masyarakat, para penerima bantuan tidak akan hanya menjadi pemilik rekening pasif semata, melainkan juga pengguna aktif fasilitas keuangan yang ada.

Comments are closed.