Kunjungan pendamping usaha ke sejumlah pesantren di Indramayu sebagai tindak lanjut kegiatan Edukasi Keuangan bagi Usaha Pemula Koperasi Pondok Pesantren telah berlangsung pada Sabtu (17/10) di Karanganyar, Kab. Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, pada Kamis (15/10) dan Jumat (16/10), para perwakilan pondok pesantren berkesempatan untuk belajar langsung tentang potensi produk yang dapat dikembangkan di lahan milik ponpes dari perwakilan offtaker (perusahaan penjamin pembelian hasil panen petani/penambak/nelayan) produk sorghum, lele, seafood, wood pellet dan singkong.

Kegiatan tersebut diinisiasi Keasdepan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Indramayu dan sejumlah organisasi penting lainnya untuk membantu pesantren-pesantren di Indramayu mengembangkan potensi usaha yang mereka miliki, dan terhadap sebagian pesantren, mengembangkan skala usaha yang telah berjalan.

Agar para pengurus pesantren mampu merealisasikan potensi usaha menjadi sesuatu yang bernilai bagi ekosistem pesantren dan masyarakat sekitarnya, para peserta kegiatan Edukasi Keuangan tersebut tidak hanya mendengar pemaparan tetntang produk pinjaman serta syarat dan tata cara pengajuannya, namun mereka juga disiapkan agar mampu mengidentifikasi dengan tepat produk yang berpotensi untuk diolah dan dipasarkan melalui badan usaha berbentuk koperasi. Dengan membentuk koperasi, pesantren akan dapat mengajukan pinjaman, sertifikat halal dan dokumen legalitas lainnya dengan lebih cepat dan mudah.

Proses untuk mendapatkan legalitas usaha akan lebih mudah jika pesantren membentuk koperasi. Salah satu pengurus ponpes yang memproduksi dan menjual produk olahan lele pada kegiatan Edukasi Keuangan bagi Usaha Pemula Koperasi Pondok Pesantren tersebut mengaku belum menerima kepastian tentang sertifikat halal selama lebih dari tiga bulan sejak permohonan sertifikasi diajukan. Ia juga mengaku sulit menjangkau pasar yang lebih luas karena tidak memiliki sertifikat halal.

Sekretaris Utama INKOPONTREN Saiful Arifin mengatakan bahwa pesantren yang sudah membentuk koperasi biasanya lebih cepat disertifikasi halal. Pria yang akrab dipanggil Gus Iful ini juga menjelaskan, “tidak hanya sertifikat halal, koperasi juga akan lebih cepat menerima sertifikat dari BPOM [Badan Pengawas Obat dan Makanan]”.

Lebih jauh, Saiful melihat sejumlah pesantren di Jawa Barat, terutama pesantren-pesantren besar, telah membentuk badan usaha dan akses pembiayaan. “Beberapa pesantren yang besar sudah ada model, contohnya Al Ittifaq di Kab. Ciwidey. Alhamdulillah, sekarang masyarakat setempat sudah berdaya secara ekonomi karena pesantren tersebut, [dan pesantren] dapat bantuan Rp20 milyar”, jelasnya.

Saiful juga menyebut Ponpes Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur sebagai contoh lain. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri (Koperasi BMT UGT Sidogiri) saat ini bahkan telah menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan satu-satunya koperasi dari pesantren di Indonesia yang menyalurkan KUR.

Para pengurus pesantren yang mengikuti kegiatan Edukasi Keuangan bagi Usaha Pemula Koperasi Pondok Pesantren didampingi secara penuh di seluruh tahap pembentukan koperasi, bahkan mulai dari asesmen potensi pesantren oleh INKOPONTREN. Asesmen tersebut terdiri dari pemetaan jenis usaha pesantren, nama kopontren (bila sudah ada), produk tabungan bank yang digunakan pesantren, rencana pengembangan usaha pesantren sampai akses permodalan/pembiayaan yang dimiliki.

INKOPONTREN berkomitmen mendampingi ponpes dalam pembentukan koperasi, dengan kepercayaan bahwa cikal bakal kemiskinan adalah suatu kelompok masyarakat yang memperjuangkan kesejahteraannya sendiri. (AN)

Comments are closed.