Admin Artikel
Dorong Inklusi Keuangan, Indonesia Harus Memperbaiki Soft Infrastructure
Jakarta – Saat ini pemerintah terus fokus mendorong peningkatan inklusi keuangan lewat ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan target Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat
Ratu Maxima Kunjungi Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Jakarta, DNKI – Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima, mengunjungi kantor Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Cowell Tower, Jakarta, hari
Sertifikasi Tanah
Pemerintah menyadari, salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka inklusi keuangan sesuai target Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah sertifikasi tanah. Langkah ini
Simpanan Pelajar
Simpanan Pelajar merupakan salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang diluncurkan pada 14 Juni 2015 ini sejalan dengan Peraturan Presiden
Literasi Keuangan
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diimplementasikan dengan sejumlah aksi keuangan. Salah satu aksi yang sekaligus sebagai Pilar I SNKI adalah edukasi keuangan. Edukasi keuangan ini
Perlindungan Konsumen
Seiring dengan perkembangan teknologi, industri keuangan di Indonesia sangatlah dinamis. Namun, karena tingkat literasi keuangan dan literasi digital masih rendah, perkembangan ini juga memberikan
Kredit Usaha Rakyat
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi di Indonesia telah terbukti mampu memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebanyak 98% perusahaan di Indonesia tergolong
Bantuan Sosial Nontunai
Pemerintah telah menetapkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara nontunai. Sistem baru penyaluran bantuan sosial ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
Gerakan Nasional Nontunai
Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dicanangkan pada 14 Agustus 2014 melalui nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, pemerintah