Jakarta, 20 Februari 2024 – Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2024 antara Kelompok Kerja (Pokja), Sekretariat, dan Mitra Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah sukses diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Jakarta. Kehadiran Deputi I Kemenko Perekonomian RI dan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) serta mitra DNKI seperti BI, ILO, ADB, MCI, WWB, Jamkrindo, Jamsyar, Askrindo, Askrindo Syariah, KNEKS, ISDB, BPJPH, dan lainnya, menjadi momentum penting dalam mengupas strategi inklusi keuangan di Indonesia.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita akan mendengar capaian lintas pokja dan sinergi dengan mitra DNKI. Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor, kita harus optimis dapat mencapai target inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024.”
– Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Dalam rapat koordinasi pada triwulan I terdapat beberapa hasil pembahasan yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat inklusi keuangan di Indonesia seperti:
- Pentingnya Survei: Ditekankan bahwa survei menjadi instrumen penting untuk kajian ilmiah dan insight setiap tahun, dengan penajaman Susenas yang sangat dibutuhkan mengingat sampel yang luas hingga tingkat kabupaten.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Ekosistem DNKI yang luas menjadi fokus utama, dengan terus ditekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
- Satu Data: Isu satu data menjadi perhatian penting ke depan untuk memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan.
- Kebijakan Konkret: Pentingnya kebijakan konkret, pilot project, dan langkah-langkah nyata untuk menggerakkan inklusi keuangan.
- Infrastruktur Digital: Peningkatan infrastruktur dan inovasi sistem pembayaran digital menjadi strategi utama dalam memperluas akses keuangan.
- Fokus Pada Sektor-Sektor Khusus: Sektor UMKM, Pemuda, dan Perempuan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan literasi inklusi keuangan.
- Penguatan Literasi: Pentingnya meningkatkan tingkat literasi masyarakat melalui penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan yang lebih intensif.
- Penguatan Sistem Informasi: Perlunya memperkuat sistem informasi untuk memudahkan pelaporan masing-masing pokja dan meningkatkan efisiensi kerja.
- Target Inklusi Keuangan: Menargetkan capaian inklusi keuangan mencapai 90% untuk masing-masing Pokja pada tahun 2024.
- Optimalisasi Fitur Keuangan: Optimalisasi kepemilikan rekening baru, pemanfaatan fitur QRIS, Laku Pandai, dan LKD menjadi strategi penting dalam mencapai target inklusi keuangan.
- Penguatan Kolaborasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal: Peningkatan kerjasama dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terpercaya.
- Penguatan Kelembagaan KNLIK: Penguatan kelembagaan Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan (KNLIK) menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya inklusi keuangan.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen bersama untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan di Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi inklusi keuangan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Comments are closed.