Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat yang diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tingkat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat melalui pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 yang memperoleh tingkat
Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, pekan pertama tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden. Tahun 2021, Kemensos akan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan adanya sinkronisasi dalam skema pemberian bantuan sosial atau bansos. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun sayangnya, kesenjangan gender di bidang ekonomi masih menjadi persoalan sekaligus tantangan yang dihadapi bangsa ini.
Produk ekonomi Syari’ah terus mengalami perkembangan. Hal itu ditunjang dengan keberadaan sistem informasi dan telekomunikasi. Mekanisme transaksi kini secara mudah bisa dilakukan secara online
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait melakukan koordinasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga ada kesepahaman
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta agar keberadaan BUMDes dan BUMDesma mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa.
Otoritas Jasa Keuangan terus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perlambatan perekonomian akibat dampak
Pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia memberikan dampak ke sektor kesehatan, ekonomi, sosial, maupun keuangan serta memberikan dampak negatif lebih besar bagi kelompok perempuan.