Paris – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara pada forum ‘Making Climate Finance Work for Women’ di Kementerian Luar Negeri Perancis, Paris pada Senin malam (11/12) waktu setempat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara pada forum ‘Making Climate Finance Work for Women’ di Kementerian Luar Negeri Perancis, Paris (11/12) (FOTO: Dok. Humas Kemenkeu)
Dalam diskusi yang dibuka oleh Menteri Urusan Eropa Perancis Nathalie Loiseau dan dipandu oleh Duta Besar Perancis Bidang Negosiasi Iklim Brigitte Collet, para pemimpin institusi, pelaku dan aktor yang terlibat dalam gerakan perubahan iklim berbagi pengalaman tentang keterlibatan wanita di dalam pembiayaan iklim. Yang menarik dari forum ini adalah sebagian besar pembicara adalah wanita dari belahan dunia yang berbeda.
Menkeu menjadi pembicara pada panel 3, bersama dengan Wali Kota Bangangte, Kamerun, Célestine Ketcha Courtès dan Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine. Ia menyampaikan bahwa di tingkat pelaksanaan, lndonesia sudah menerapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan sejak tahun 2009.
Selain itu Menkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memperkenalkan Gender Responsive Budgetting di tahun 2012 dan Penyusunan rencana aksi nasional untuk adaptasi perubahan iklim di tahun 2014. Selanjutnya di tahun 2016, Indonesia memperkenalkan budget tagging untuk mitigasi perubahan iklim.
Merefleksikan pengalaman Indonesia, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa wanita sangat rentan dengan bencana alam yang pernah dialami Indonesia. Ia berpendapat bahwa data yang valid sangat penting untuk menjaga tata kelola dan efektivitas kebijakan gender responsive budget dan proyek terkait climate finance (pembiayaan iklim).
“Sebanyak 80% korban bencana Tsunami Aceh di tahun 2004 adalah wanita, bencana alam lain semacam banjir, letusan gunung berapi, dan lain-lain juga banyak terdampak kepada wanita. Disini diperlukan kombinasi antara policy direction and adaption sehingga kerentanan tersebut dapat di minimalisir. Capacity building terhadap pengenalan bencana dan mitigasinya menjadi sangat penting,” jelas Menkeu.
Selain itu Menkeu juga mencontohkan kebijakan Indonesia dalam mendorong pemberdayaan perempuan dalam melalui pembiayaan.
“Terkait climate finance, dapat dilakukan sebagaimana Indonesia meluncurkan Kredit Ultra Mikro, suatu fasilitas yang diluncurkan untuk menjangkau lebih dalam ke masyarakat, Kredit Ultra Mikro, diakui akan menjangkau dan melibatkan masyarakat lebih dalam dari program UMKM,” papar Menkeu.
Sebagai informasi diskusi pada panel 3 membahas pentingnya keterlibatan wanita di dalam mendorong gerakan mengatasi perubahan iklim. Terutama perlunya melakukan mainstreaming gender didalam kebijakan perubahan iklim, termasuk pembiayaan perubahan iklim. Terkait perngarusutamaan gender didalam kebijakan, Menkeu berharap agar Indonesia dapat belajar lebih banyak dari pengalaman negara lain dalam upaya mengoptimalkan peran wanita, termasuk melakukan pengarusutamaan Gender didalam National Urban Transport System (Sistem Transportasi Perkotaan Nasional. (rsa/rsa)
Sumber : kemenkeu.go.id
Comments are closed.