Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjajaki kerja sama pemberdayaan ekonomi perempuan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Kerja sama itu menyusul nota kesepahaman sebelumnya yang ditandangani Menko PMK Muhadjir Effendy bersama pimpinan organisasi masyarakat sipil, termasuk NU dan Muhammdiyah, pada 12 November 2020.
Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Roos Diana Iskandar menyatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah terus berupaya memperjuangkan hak bagi kaum perempuan.
“Perempuan memiliki peran di hampir semua sektor. Bahkan dalam tataran ekonomi, perempuan berperan signifikan terutama dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Jejaring Organsisasi Masyarakat Sipil di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, Rabu (25/11).
Berdasarkan data, lebih dari 50% pelaku UMKM adalah perempuan. Sedangkan kontribusi UMKM perempuan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ialah mencapai 9,1%.
Namun demikian, pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi termasuk UMKM. Data dan informasi Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per-30 Agustus 2020, sebanyak 137.034 dari 386.877 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan perempuan.
Selain itu, sebanyak 1.155.630 pekerja dirumahkan dan 394.158 diantaranya perempuan. Lalu, 92.215 dari 633.421 usaha informal, usaha kecil, mikro yang terdampak pandemi juga adalah usaha milik perempuan.
“Dalam kerja sama antara Kemenko PMK dengan NU maupun Muhammadiyah, kita harapkan penekannya lebih kepada upaya untuk membina, mengembangkan, dan melindungi UMKM khususnya perempuan,” ucap Roos.
Hingga pada kesempatan yang sama, disepakati bahwa dalam hal meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dibutuhkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
Lebih lanjut, NU dan Muhammadiyah menyatakan akan menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut dengan aksi nyata berupa gerakan kewirausahaan yang dapat memperkuat peran perempuan terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi.
Hadir dalam rapat, Sekretaris Majelis Ekonomi dab Kewirausahaan PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna, Ketua Bidang Ekonomi PP Muslimat NU Siti Aniroh, dan sejumlah perwakilan kementerian/lembaga dan organisasi terkait.
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Comments are closed.