Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memimpin rapat Dewan Nasional Keuangan Inklusif membahas agenda perkembangan Keuangan Inklusif di Indonesia. (Foto: Ekon.go.id)
Pemerintah optimis indeks inklusi keuangan masyarakat akan mencapai 75% di tahun 2019, seperti yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rapat Koordinasi Pembahasan SNKI, Jumat (17/11), di Jakarta.
Guna mencapai target keuangan inklusif tersebut, diperlukan penambahan 51.822.431 penduduk dewasa yang terinklusi, dan pemerintah sudah menetapkan lima pilar penyangga SNKI untuk merealisasikannya.
Pertama, Edukasi Keuangan. Kedua, Hak Properti Masyarakat yang konkretnya sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan. Ketiga, Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Keempat, Perlindungan Konsumen. Kelima, Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan selain menyiapkan pilar-pilar strategi penyokong SNKI, pemerintah pun telah menetapkan strategi percepatan pencapain target inklusi keuangan. Strategi itu tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan infratruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran, dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
Comments are closed.