Jakarta, 2 Maret 2023. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang menjangkau masyarakat khususnya mereka yang tinggal di pedesaan dan wilayah terpencil, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Kelompok tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024.
UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja. Namun demikian, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kinerja UMKM salah satunya melalui akses pembiayaan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM melalui pembangunan sektor digital dan fintech,” kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan dalam acara Peluncuran Program PROMISE II Impact (Promoting Micro and Small Enterpries through Entreprenuers Access to Financial Services) di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Kamis (02/03).
Program PROMISE II Impact merupakan inisiasi dari International Labour Organization (ILO) bersama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dukungan pendanaan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Bidang Perekonomian (SECO).
“Program PROMISE II Impact bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang mendukung sektor keuangan inklusif bagi UKM yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, terutama di masa pascapandemi” ujar Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto.
Dalam rangka memberikan akses digitalisasi yang lebih besar kepada, PROMISE II Impact terfokus pada empat strategi sebagai berikut: 1. Mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan skala usaha UMKM; 2. Mendukung adopsi teknologi digital oleh BPD dan BPR; 3. Meningkatkan ekosistem yang terikat dalam mata nilai UMKM melalui digitalisasi, perluasan pembeli dan akses yang lebih baik terhadap keuangan; dan 4. Melibatkan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang disasarkan pada UMKM dan penyedia jasa keuangan.
Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Philippe Strub, yang turut hadir menegaskan komitmen Pemerintah Swiss untuk mendukung pengembangan UKM di Indonesia melalui membuka akses terhadap keuangan dan mendorong transformasi digital. “Kami meyakini bahwa PROMISE II Impact akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi agenda inklusi keuangan Indonesia dan mendukung UMKM mewujudkan potensi pertumbuhan mereka” ujar Philippe.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami lompatan yang jauh dalam hal inklusi keuangan selama 10 tahun terakhir, namun tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut perlu disertai dengan inklusi keuangan yang berkualitas. “OJK akan terus mendukung pilot project program ini karena sangat penting bagi kita untuk melihat keseluruhan ekosistem, baik ekosistem UMKM maupun ekosistem keuangan, yang harus sustainable untuk meningkatkan kualitas inklusi keuangan” kata Mahendra.
Turut hadir dalam acara ini Anggota Komisioner OJK Bidang EPK 2017-2022 Tirta Segara, Deputi Kewirausahaan KemenkopUKM Siti Azizah, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Advisor Deputi Komisioner Regional OJK Sotarduga Napitupulu, Ketua Bidang UMKM/IKM APINDO Ronald Walla, Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, Ketua AFTECH Pandu Patria Sjahrir, Ketua Perbarindo Tedy Alamsyah, CEO Bank NTT Harry A Riwu Kaho, dan Ketua KPBS Pangalengan H. Aun Gunawan.
Comments are closed.