Sampang, 8 Februari 2023
Arah kebijakan Bapak Menko Perekonomian terkait keuangan inklusif dan keuangan syariah meliputi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan koordinasi lintas sektor pokja Dewan Nasional Keuangan Inklusfi (DNKI) serta penguatan TPAKD dalam mencapai tingkat inklusi keuangan yang pada tahun 2023 ini ditargetkan sebesar 88%. Salah satu segmen prioritas utama dalam akselerasi keuangan inklusif adalah pelajar/santri, dan UMKM pemula. Workhop akselrasi keuangan inklusif di Pondok Pesantren Miftahul Ulum At-Taufiq Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan SNKI sebagaimana diamanatkan dalam Permenko Nomor 4 Tahun 2021.
Dalam sambutannya pada workshop akselerasi keuangan inklusif di Pondok Pesantren (ponpes) Miftahul Ulum At-Taufiq tanggal 09 Feb 2023, Plt Deput Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, menyampaikan beberapa hal penting antara lain terkait kemitraan strategis antara SDNKI bersama BUMN, BUMD, Swasta Nasional, Pemerintah Daerah, ponpes dalam kegiatan edukasi / literasi bagi pelajar/santri dan umkm pemula melalui penguatan lembaga ekonomi pesantren. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi kepada mitra DNKI yang turut mendukung kegiatan workshop yaitu BNI, Pegadaian Syariah, Bulog, Telkom, Pertamina Patraniaga, Jamkrindo dan Jamkrindo Syariah, Askrindo dan Askrindo Syariah serta Bank Jawa Timur Syariah. Diharapkan dengan pelaksanaan workshop akselerasi keuangan inklusif yang diselenggarakan secara hybrid tersebut, dapat menjadi bagian kolaborasi nasional baik untuk mencapai tingkat keuangan inklusif maupun literasi keuangan secara nasional.
Selanjutnya selaku moderator, asisten deputi keuangan inklusif keuangan syariah menyampaikan beberapa kesimpulan dari acara workshop akselerasi keuangan inklusif sebagai berikut: pertama keuangan inklusif merupakan tools dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesehjateraan masyarakat, kedua pentingnya kemitraan strategis antara DNKI bersama BUMN, BUMD swasta nasional dan pemda dalam melaksanaan SNKI segmen prioritas pelajar/santri umkm pemula sekitar ponpes, ketiga ponpes mempunyai fungsi yang sangat fundamental didalam mendukung program akselerasi keuangan inklusif khususnya melalui kopontren melalui kerangka program kemitraan, dan dengan kegiatan workshop ini diharapkan akan terjalin kerjasama yang menekankan pada skema business to business dan berkelanjutan serta saling menguntungkan.
Sebagai tindaklanjut dari kegiatan workshop ini, beberapa BUMN dan Swasta Nasional akan melaksanakan beberapa program penting antara lain: agen nabung emas dari pegadaian syariah, laku pandai BNI, rumah pangan kita bulog, pengembangan situs web dan kartu santri Telkom, pembiaayaan syariah bank jatim, pelatihan pembukuan usaha dari jamkrindo dan askrindo, demplot PIHC, pelatihan keuangan syariah dari jamkrindo syariah dan askrindo syariah serta pertashop pertamina.
Pemerintah daerah Sampang sangat mendukung pelaksanaan SNKI diwiliyahnya. Bupati Sampang menyampaikan tentang pentingnya peranan ponpes sebagai Lembaga Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat disekitar ponpes. Semoga dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN dan BUMD serta ponpes dapat bermanfaat meningkatkan kesehjateraan masyarakat khususnya bagi santri, alumni dan pelaku umkm disekitar pondok pesantren.
Comments are closed.