Salinan Perpres Strategi Nasional Keuangan Inklusif dapat diunduh via s.id/SNKIbaru
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022
Buletin SNKI Edisi 30 Tahun 2023
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022
Buletin SNKI Edisi 30 Tahun 2023
previous arrow
next arrow

Berita Utama

Program Strategis

Terkini

Terkini
ArtikelRapat Koordinasi Antar Kelompok Kerja (Pokja), Sekretariat, dan Mitra DNKI pada
Berita UtamaFGD Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Garut
Berita UtamaFGD Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi UMKM
Berita UtamaSeminar Nasional Keuangan Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis
Berita UtamaYouth Finsights 2.0: Gaining Deeper Insights on Youth Financial Inclusion in

Buletin

  1. Buletin SNKI Edisi XXX Tahun 2023
  2. Buletin SNKI Edisi XXIX Tahun 2022
  3. Buletin SNKI Edisi XXVIII Tahun 2020
  4. Buletin SNKI Edisi XXVII Tahun 2020
  5. Buletin SNKI Edisi XXVI Tahun 2020
  6. Buletin SNKI Edisi XXV Tahun 2020
  7. Buletin SNKI Edisi XXIV Tahun 2020
  8. Buletin SNKI Edisi XXIII Tahun 2019
  9. Buletin SNKI Edisi XXII Tahun 2019
  10. Buletin SNKI Edisi XXI Tahun 2019
  11. Buletin SNKI Edisi XX Tahun 2019
  12. Buletin SNKI Edisi XIX Tahun 2019
  13. Buletin SNKI Edisi XVIII Tahun 2019
  14. Buletin SNKI Edisi XVII Tahun 2019
  15. Buletin SNKI Edisi XVI Tahun 2019
  16. Buletin SNKI Edisi XV Tahun 2019

Instagram

[instagram-feed]

[instagram-feed]

Pesan Dari Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Presiden Joko Widodo

“Paling penting itu ada: Satu, penyederhanaan sistem. Penting sekali. Jadi kunci. Ini yang harus terus kita perbaiki. Yang kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet. Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan akan mempercepat inklusi keuangan kita.”

Pesan Dari Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Presiden Joko Widodo

“Saya perlu tekankan kepada setiap kementerian dan institusi pemerintah yang terkait dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif agar benar-benar dipastikan pelaksanaannya. Kalau strateginya sudah dibuat, kemudian pelaksanaannya tidak dipastikan sesuai dengan strategi itu, nggak ada artinya.”

Bantuan Sosial Nontunai

Pemerintah telah menetapkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara nontunai. Sistem baru penyaluran bantuan sosial ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.
Baca Selengkapnya

Kredit Usaha Rakyat

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi di Indonesia telah terbukti mampu memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebanyak 98% perusahaan di Indonesia tergolong UMKM dan mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Tak kurang dari 60% tenaga kerja terserap oleh sektor usaha ini. Pemerintah berupaya meningkatkan tingkat inklusi keuangan pada UMKM dan koperasi, serta memberdayakannya dengan menerbitkan paket kebijakan.
Baca Selengkapnya

Gerakan Nasional Nontunai

Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dicanangkan pada 14 Agustus 2014 melalui nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran nontunai lebih praktis, efisien, dan aman.
Baca Selengkapnya

Pelindungan Konsumen

Dinamika industri keuangan Indonesia sangatlah pesat. Namun, di tengah kondisi di mana tingkat literasi keuangan dan akses keuangan  yang masih rendah, perkembangan teknologi industri keuangan ini juga memberikan tantangan baru, yaitu maraknya potensi kejahatan keuangan. Guna mengantisipasi dan meminimalkan berbagai masalah baru, penting adanya perlindungan konsumen keuangan yang terarah dan terukur dalam Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK).
Baca Selengkapnya

Sertifikasi Tanah

Pemerintah menyadari, salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka inklusi keuangan sesuai target Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah sertifikasi tanah. Langkah ini tercakup dalam pilar II SNKI, yakni Hak Properti Masyarakat. Dengan melakukan sertifikasi terhadap aset tanah yang dimiliki, maka masyarakat bisa mengambil manfaat dari lembaga keuangan resmi, tak hanya menabung tapi juga mendapatkan sumber pendanaan atau pinjaman.
Baca Selengkapnya

Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar merupakan salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang diluncurkan pada 14 Juni 2015 ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sampai dengan akhir tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 279 bank yang menjadi peserta program Simpanan Pelajar. Jumlah rekening tabungan khusus siswa sekolah ini mencapai 8.045.226 dengan nilai Rp1,63 triliun.
Baca Selengkapnya